Indonesia memiliki banyak pekerjaan rumah yang harus di selesaikan, terutama pada era transformasi digital sekarang ini. Kami menemukan bahwa, Infrastruktur TIK Instansi Pemerintahan di Indonesia cukup rentan. Ini dapat dilihat dari skill-gap terutama dalam hal manajemen cloud dan juga praktik pencadangan terbaik.
Dampak dari serangan cyber semakin mengkhawatirkan. Tentunya, hal tersebut tidak boleh terjadi pada infrastruktur TIK di seluruh instansi pemerintahan. Jika terjadi, operasional pelayanan publik, penyelenggaraan negara termasuk proses demokrasi dapat terganggu. Ini sangat berbahaya.
Ratusan Website Instansi Pemerintah Indonesia Telah di Retas
Kita dapat melihat sederet daftar situs pemerintahan di Indonesia yang sudah di susupi oleh para peretas. Bagusnya, peretas tersebut masih tergolong ethical hacker, sehingga mereka tidak mengganggu halaman depan website pemerintahan. Dan ada kemungkinan, para peretas dari tanah air tersebut justru berupaya mempertahankan website-website pemerintahan dari serangan peretas dari negara lain.
Biasanya, para peretas Indonesia yang meretas situs-situs pemerintahan, mereka berusaha keras untuk memberitahukan ke pihak terkait akan adanya celah kerentanan. Namun, karena mereka tidak meretas halaman depan website, bisa saja sang atasan di instansi tersebut tidak mempercayai laporan dari staff TIK mereka.
Dalam hal ini, para profesional TIK di instansi pemerintahan harus dapat memberikan laporan dengan data yang jelas, serta dampak kedepannya seperti apa dan berikan solusi yang paling cepat dan efisien.
Biaya Serangan Cyber di Berbagai Sektor
Survey yang dilakukan di tahun 2017 telah memberikan gambaran mengenai biaya rata-raya serangan cyber secara global. Biaya tersebut diakibatkan oleh serangan malware, pencurian data, dan sebagainya.
Sektor pemerintahan juga tidak luput dari serangan cyber. Seperti yang baru terjadi akhir-akhir ini di Atlanta, USA, pemerintah setempat menghabiskan sekitar Rp. 137 milyar (USD 9.5 juta) setelah jaringan mereka terinfeksi “Samsam Ransomware”.
Biaya tersebut akan jauh lebih murah jika ada pencadangan sistem dan data sesuai praktik terbaik. “Praktik terbaik” disini artinya adalah dengan menempatkan cadangan berada diluar fisik, jaringan dan manajemen di situs operasional atau situs utama, dan memiliki alat monitoring yang dapat mendeteksi pola perilaku malware. Sebab, malware sekarang ini dapat merubah tanda tangan digital mereka setiap menit, seakan merupakan sebuah file yang sah.
Instansi pemerintahan tidak perlu membuat data center mereka sendiri yang selain membutuhkan biaya ratusan milyar juga membutuhkan waktu tahunan untuk dapat mulai beroperasi.
Elitery menyediakan lokasi yang aman untuk digunakan instansi pemerintahan di Indonesia. Instansi pemerintahan dapat langsung menggunakannya. Ini lebih cepat dan hemat daripada harus membangun data center sendiri untuk pencadangan.
Jika infrastruktur instansi pemerintahan terkena malware ransomware, maka seluruh operasional dapat terhenti dan tidak bisa dikembalikan, kecuali memiliki pencadangan yang “bersih”.
Serangan ransomware semakin berkembang, varian terakhir “Sam-sam” ransomware berkemungkinan sudah memakai kecerdasan buatan. Dengan demikian, keamanan infrastruktur TIK di pemerintahan dan pencadangan harus lebih canggih lagi. Lantas, bagaimana caranya untuk memperkuat infrastruktur TIK instansi pemerintahan di Indonesia ?
Penyebab Kerentanan dalam Infrastruktur TIK Instansi Pemerintahan di Indonesia
Penyebab kerentanan tersebut sebetulnya merupakan masalah umum. Teknologi informasi berkembang cukup pesat secara eksponensial melebihi waktu sebelumnya. Infrastruktur TIK di instansi pemerintah juga mulai menggunakan cloud. Sayangnya, terlalu banyak skill-gap dalam hal orkestrasi dan otomatisasi. Kedua hal tersebut sangat dibutuhkan dalam penggunaan cloud untuk skala besar.
Kesenjangan Keahlian Manajemen Cloud
Seperti yang dilaporkan oleh International Data Corporation, terdapat kesenjangan staff teknologi informasi dalam penggunaan otomasi cloud. Total keseluruhan skill-gap dalam manajemen cloud mencapai 37%.
Data tersebut dihasilkan dari survey di negara-negara maju. Ada kemungkinan bahwa kesenjangan tenaga ahli cloud di Indonesia lebih besar dari 37% , baik di institusi pemerintahan maupun di swasta.
Ini belum lagi dari faktor keamanan infrastruktur TIK. Hal ini akan memberikan dampak yang serius jika tidak segera di atasi segera. Ekonomi biaya tinggi dan terputusnya layanan untuk operasional dan publik dapat sering terjadi.
Tanpa adanya serangan cyber, sistem TIK dapat bermasalah jika tidak ada manajemen cloud. Downtime akan terlalu sering terjadi di saat publik banyak melakukan akses ke salah satu aplikasi atau website pemerintahan. Dalam hal instansi pemerintahan, downtime tidak sekedar melibatkan biaya, akan tetapi juga mempertaruhkan kepercayaan publik. Masyarakat yang tidak dapat mengakses website untuk mendapatkan informasi atau memenuhi keperluan administrasi mereka, tentu akan kecewa dan mulai “berkicau” di jaringan media sosial.
Tentu masalah downtime tersebut dapat diatasi. Akan tetapi yang harus lebih di pikirkan adalah waktu pemulihan dan biaya yang di butuhkan untuk pemulihan. Dibawah ini kami sajikan biaya downtime per jam dari beberapa sektor,termasuk pemerintahan.
Biaya “Downtime” Per Jam untuk Sektor Pemerintahan
Biaya downtime per 1 jam untuk sektor pemerintahan mencapai sekitar Rp. 113 milyar (USD 7.8 juta). Bagaimana jika downtime terjadi selama berhari-hari ? tentunya masalah downtime ini harus mulai serius di perhatikan untuk menjaga efisiensi dan efektivitas kinerja sektor publik.
Jika gaji rata-rata setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS) per bulan Rp. 5 juta, dengan 4 juta PNS yang ada, maka biaya downtime per 1 jam dapat mencapai Rp. 1 triliun.
Sayangnya, downtime tidak ada yang dapat memprediksi akan tetapi dapat di cegah dan di kelola, yakni dengan adanya pencadangan sistem yang dapat di andalkan sewaktu-waktu.
Downtime dapat terjadi karena banyak hal, seperti gempa bumi, banjir bandang, serangan cyber, atau karena kesalahan teknis.
Memang sudah saatnya kita memikirkan mitigasi downtime agar dapat mempertahankan kinerja pelayanan publik.
Selain itu, tanpa adanya manajemen cloud yang kuat, instansi pemerintah juga dapat terkena ledakan tagihan cloud. Misal, di saat “peak season” untuk situs tertentu, dimana jutaan orang mengakses website yang sama, jika tidak segera di alihkan ke situs di Indonesia maka tagihan bandwidth pada layanan cloud di luar negeri (katakanlah di Singapura) akan meledak. Atau, bisa saja limit bandwidth di tetapkan, tapi akan berakibat situs tidak dapat di akses. Dan ini akan mempengaruhi kepercayaan publik.
Sekarang kita dapat memahami bahwa keahlian manajemen cloud sangat dibutuhkan untuk memperkuat infrastruktur TIK instansi pemerintahan. Ini sudah menjadi kebutuhan yang mendesak dan tidak ada pilihan lain. Oleh karena itu, Elitery berkomitmen untuk memperkuat infrastruktur TIK instansi pemerintahan Indonesia.
Elitery Memperkuat Infrastruktur TIK Instansi Pemerintahan Indonesia
Dengan tenaga ahli yang berpengalaman dari berbagai bidang TIK dan sudah tersertifikasi secara internasional, tim Elitery dapat memberikan solusi dalam manajemen cloud untuk seluruh instansi pemerintah di Indonesia. Tim profesional Elitery telah berpengalaman dalam melakukan orkestrasi dan otomatisasi untuk hybrid dan multi-cloud disamping telah memiliki sertifikasi dari Amazon Web Services (AWS).
- Elitery juga memiliki situs pemulihan bencana (Disaster Recovery Center) yang terjaga dengan baik. Data center Elitery telah mendapatkan sertifikasi dari badan-badan internasional untuk ketersediaan, keberlanjutan, keamanan dan bahkan untuk kesehatan karyawan.
- Dengan kemampuan manajemen cloud dan tersedianya infrastruktur cadangan, infrastruktur TIK instansi pemerintahan di Indonesia dapat semakin kuat dan memenuhi tuntutan perkembangan teknologi informasi.
